Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Jojo, Mahasiswa Doktoral Ilmu Ekonomi Pertanian IPB

Jojo, Mahasiswa Doktoral Ilmu Ekonomi Pertanian IPB

Quo Vadis Industri Garam Nasional?

Jojo, Rabu, 9 Oktober 2019 | 14:54 WIB

Tiap orang nyaris membutuhkan manfaat garam. Tiap tahun rata-rata orang Indonesia mengonsumsi garam sekitar 3,5 kilogram (kg). Peran vital ‘induk bumbu’ ini menjadikan komoditas tersebut strategis bagi rakyat. Setidaknya ada dua alasan yang mendasarinya. Pertama, tidak ada barang substitusi yang dapat menggantikan garam. Kedua, ia mampu memberi nilai tambah ekonomi tinggi bagi industri.

Penggunaan garam selain sebagai bahan konsumsi juga dipergunakan untuk kepentingan industri. Garam konsumsi, antara lain, garam untuk rumah tangga, industri pengasinan ikan, dan industri aneka pangan. Sedangkan garam industri adalah garam untuk industri chlor alkali plant (CAP) dan farmasi, serta industri non-CAP, seperti industri perminyakan, kulit, tekstil, dan sabun.

Indonesia memiliki garis pantai terpanjang ke-2 di dunia, sebagian besar wilayahnya berupa lautan, sinar matahari bersinar sepanjang tahun dan sumber daya manusia yang banyak. Hal tersebut semestinya jadi potensi daya dorong besar untuk produksi garam. Sayangnya, hingga kini potensi tersebut belum mampu dimanfaatkan secara maksimal, hingga untuk memenuhi kekurangan kebutuhan garam masih harus impor.

Kebutuhan garam setiap tahun selalu meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk serta pertumbuhan industri. Pada 2019 kebutuhan garam nasional diperkirakan naik 5,98% menjadi 4,2 juta ton. Karena itu, pemerintah mengalokasikan impor garam naik 0,2% menjadi 2,7 juta ton dibanding 2018 (2,71 juta ton). Total realisasi impor hingga semester I-2019 mencapai 1,2 juta ton, setara 40% total kuota impor garam tahun ini (2,7 juta ton).

Data yang ada menyebut, produksi garam nasional pada 2019 diperkirakan turun 14,4% ke 2,3 juta ton. Padahal, produksi garam pada tahun sebelumnya naik masing-masing 561,3% dan 144,7% menjadi 1,1 juta dan 2,7 juta ton pada 2017 dan 2018.

Produksi garam nasional pernah merasakan bulan madu pada 2015. Kala itu produksinya mencapai 2,5 juta ton, padahal kebutuhannya ‘cuma’ 2 juta ton. Angka tersebut naik dari tahun sebelumnya yang 2,4 juta ton, kemudian pada 2012 (2,5 juta ton), dan 2013 (1,7 juta ton).

Kemudian, petaka datang mendera petani garam kita. Pada 2016 terjadi penurunan terbesar produksi garam nasional, yaitu mencapai 93,23% dari 2,5 juta ton menjadi 168 ribu ton. Saat itu, dibuka keran impor garam sebesar 2,14 juta ton sebagai rasionalisasi anjloknya produksi garam, dan untuk memenuhi kebutuhan sebanyak 4,1 juta ton.

Pokok Persoalan

Persoalan utama yang mendera industri garam nasional disebabkan pemanfaatan potensi yang kurang optimal. Di antaranya, pertama, minimnya dukungan pemerintah untuk pengembangan industri garam. Selama ini, kebijakan pemerintah cenderung mengutamakan impor dibanding perbaikan sektor produksi. Di samping itu, kurang sinergi antara kementerian/lembaga ketika menentukan kebijakan impor garam.

Kedua, penggunaan teknologi masih sederhana. Hingga kini, produksi garam nasional lebih banyak disumbang dari tambak garam rakyat yang menggunakan cara tradisional yang sangat bergantung pada cuaca. Akibatnya kualitas kedodoran (kadar NaCl-nya berkisar 88-92,5%). Hal tersebut berdampak pada daya saing yang rendah.

Ketiga, kalah daya saing harga. Harga garam lokal dibanderol sekitar Rp 2.500 per kg-nya, sementara harga garam impor berkisar Rp 500 per kg. Disparitas harga tersebut menggoda para pemburu rente melakukan apa saja untuk mendapat kuota atau menambah kuota impor garam. Keempat, industri pengolahan garam yang sebagian besar hanya terpusat sekitar pulau Jawa.

Menuju Swasembada

Pemerintah mematok target swasembada garam pada 2021. Artinya, tersisa waktu sekitar dua tahun untuk mewujudkannya. Ada beberapa faktor sulitnya swasembada garam. Pertama, keterbatasan lahan tambak. Luasnya wilayah lautan tidak serta merta seluruh lahan pesisirnya dapat digunakan sebagai lahan tambak garam. Merujuk data Balitbang KKP (2012), hanya sekitar 34 ribu hektare lahan pesisir yang memenuhi kriteria teknis sebagai lahan tambak garam. Kajian Dharmayanti (2013) menyebut dari luasan tersebut, baru sekitar 60% yang telah dimanfaatkan sebagai lahan tambak garam produktif.

Artinya, jika mau swasembada 4,7 juta ton garam, on farm kita butuh lahan 50 ribu hektare. Padahal lahan yang ada, PT Garam hanya 5 ribu hektare dan punya rakyat hanya 30 ribu hektare. Ada gap 15 ribu hektare.

Kedua, belum tersedianya kilang pemurnian (refinery) garam di Indonesia yang mumpuni. Walaupun ada, kapasitasnya masih kecil, yaitu sekitar 2 ton per jam sehingga kurang efisien. Ini penting untuk proses pengkristalan dan pemurnian garam dan guna peningkatan kualitas garam. Selama ini, pengolahan garam masih dilakukan dengan cara konvensional. Sehingga inefisiensi waktu dan proses yang panjang untuk menghasilkan garam siap pakai.

Guna menggapai swasembada garam ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan. Pertama, menyusun peta jalan (roadmap) produk garam nasional, terutama untuk memenuhi kebutuhan industri. Perlu pembenahan terkait validitas data produksi. Keakuratan data ini penting guna memotret jumlah produksi garam yang dihasilkan oleh para petambak garam. Data produksi yang dihasilkan oleh BUMN (PT Garam) akan sangat juga menentukan kualitas kebijakan. Di sini, kebijakan impor hendaknya benar–benar untuk menutupi kekurangan stok garam, bukan didasari syahwat kepentingan sesaat.

Di samping itu, pemerintah perlu memastikan bahwa impor yang dilakukan tidak berpengaruh banyak terhadap harga garam domestik serta tidak akan mengganggu daya serap garam petani di pasaran.

Kedua, memberikan dukungan kepada para petani garam berupa penyediaan permodalan, infrastruktur dan pemberian penyuluhan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil produksinya. Karena spesifikasi garam yang dibutuhkan konsumen garam berbeda–beda. Pembinaan yang intensif kepada para petani garam hendaknya berkesinambungan hingga mampu menghasilkan produk sesuai dengan kebutuhan.

Ketiga, peningkatan sarana pendukung. Sebab, jumlah produksi garam sangat dipengaruhi oleh cuaca/intensitas sinar matahari. Diperlukan teknologi tinggi yang dapat digunakan oleh para petani apabila ada gangguan cuaca. Dengan cara seperti ini, diharapkan para petani dapat terus menjalankan usahanya.

Keempat, harmonisasi aturan dan kebijakan untuk memastikan koordinasi yang sinergis antara kementerian/lembaga terkait, dan pemerintah daerah sebagai hal yang penting dan mendesak.

Jojo, Mahasiswa Doktoral Ilmu Ekonomi Pertanian IPB

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA