Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Reformasi WTO, di Mana Posisi RI?

Sabtu, 2 Maret 2019 | 11:50 WIB
Makmun Syadullah

World Trade Organization (WTO) merupakan satusatunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antarnegara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota.

Persetujuan tersebut merupakan kontrak antarnegara anggota WTO yang mengikat pemerintah untuk mematuhinya dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan di negaranya masing-masing. Walaupun ditandatangani oleh negara-negara anggota, tujuan utamanya adalah untuk membantu para produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. Pemerintah Indonesia merupakan salah satu negara pendiri WTO dan telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

Diawali dengan kegagalan proses negosiasi pada Juli 2008 di Jenewa, terdapat dua kubu dengan pendapat yang sangat berbeda, yaitu antara negara- negara maju yang dipimpin oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, Kanada, dan Jepang, melawan mayoritas negara-negara berkembang yang diwakili oleh India, Brasil, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Terdapat pula perselisihan terkait dengan subsidi pertanian di Uni Eropa dan Amerika Serikat yang dianggap sebagai hambatan perdagangan.

Pelanggaran terhadap aturan WTO mulai merebak. Setidaknya pada tahun 2012, Tiongkok telah mulai melakukan pelanggaran. Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang pada tahun 2012 secara resmi mengajukan pembentukan panel pada badan sengketa di WTO atas dugaan pembatasan ekspor mineral langka: tungsten dan molibdenum oleh Tiongkok. Sejak terjadi perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat, Pemerintah Tiongkok menuding Amerika melakukan pelanggaran terhadap aturan dagang internasional.

Pecahnya perang dagang diawali dengan tindakan Donald Trump menaikkan tarif (bea masuk) secara ilegal untuk berbagai produk, terutama baja dan alumunium, dari Tiongkok, Uni Eropa dan Kanada. Pelanggaran ini menunjukkan AS telah melanggar aturan WTO dan merusak perdagangan internasional yang adil dan melemahkan system perdagangan multilateral.

Amerika juga melakukan tindakan unilateral berupa ancaman terhadap para mitra dagangnya tersebut jika negara mitra melakukan tindakan balasan. Faktanya, para mitra dagang Amerika mengancam balik untuk menaikkan tarif berbagai produk AS, bahkan untuk jumlah produk yang lebih banyak. Hal ini menunjukkan bahwa masa depan WTO dipertaruhkan.

Pelanggaran terhadap aturan WTO akibat perang dagang sangat merugikan negara-negara berkembang. WTO yang mempromosikan perdagangan bebas memiliki aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh seluruh negara anggota, namun dalam praktiknya masih ada saja kesulitan bagi negara berkembang untuk mengejar kemampuan negara yang lebih maju dalam mengimplementasikan kebijakan WTO.

Hal tersebut berdampak kepada ketimpangan global, Negara yang masih berkembang tidak mampu bersaing dengan Negara yang lebih maju, yang pada akhirnya menimbulkan masalah kemiskinan sebagai efek buruk globalisasi.

Posisi Indonesia

Dengan memperhatikan kenyataan di atas, sangat penting kiranya untuk dikaji kembali bagaimana peran WTO agar dapat bertindak secara adil terhadap perdagangan antara Negara maju dengan negara berkembang. Isu reformasi WTO telah dilontarkan oleh Uni Eropa dan Kanada pada Juli 2018.

Mereka mengusulkan untuk memperketat subsidi, meningkatkan transparansi pemberian subsidi, pembuatan aturan untuk mengatasi hambatan perdagangan melalui digital platform dan pembuatan aturan baru untuk mengatasi hambatan di bidang jasa dan investasi, serta pembaruan dalam skema special and differential treatment bagi negara-negara berkembang.

Kanada juga menyarankan adanya perbaikan efisiensi dan efektivitas kemampuan WTO untuk memonitor anggotanya terkait transparansi, penguatan Dispute Settlement System dan modernisasi aturan perdagangan untuk mengantisipasi kebutuhan perekonomian global terkini.

Sementara itu, Tiongkok miliki prinsip bahwa reformasi WTO harus mengedepankan multilateral trading system, melindungi kepentingan negara berkembang dan tetap mempertahankan konsensus dalam pengambilan keputusan. Isu reformasi WTO yang diperjuangkan negara-negara maju seperti Uni Eropa dan Kanada, sepertinya belum memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang.

Sejak 2001, WTO telah menempatkan kepentingan negara berkembang dalam agenda negosiasi perdagangan internasional. Deklarasi Menteri yang diadopsi pada awal negosiasi perdagangan Putaran Pembangunan Doha, pada November 2001, merupakan respons yang menjanjikan terhadap kerusuhan anti-globalisasi pada tahun 1990-an. Namun faktanya, WTO telah gagal memberikan perubahan pro-pembangunan yang dijanjikan. Menemukan “pembangunan” di Putaran Pembangunan Doha pada saat ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami.

Negara-negara berkembang telah sepenuhnya dikesampingkan oleh kepentingan ekonomi dan politik dari kekuatan global. Setidaknya terdapat dua hal yang mendesak untuk direformasi, Pertama, MTS dan WTO saat ini berada di bawah ancaman. Sistem ini diguncang oleh meningkatnya proteksionisme dan pengenaan hambatan nontariff dan lebih khusus lagi, pada saat ini, hambatan tarif, terutama oleh negara-negara perdagangan terbesar; Amerika Serikat dan Tiongkok.

Akibatnya tata kelola perdagangan global menjadi tidak efektif. Untuk itulah perlunya Indonesia bersama-sama negara berkembang yang mendukung MTS mulai proaktif dalam perumusan aturan WTO yang baru. Indonesia harus tampil bersama-sama negara Asean, Australia dan Korea Selatan perlu mendorong Jepang, yang merupakan negara dengan perekonomian terbesar ketiga, dalam sidang G20 tahun 2019 di Jepang untuk menyelesaikan permasalahan perdagangan ke arah multilateral.

Kedua, menambah jumlah hakim. Pada saat ini jumlah hakim bukan saja tidak sebanding dengan jumlah perkara yang mengakibatkan penyelesaian sengketa menjadi berlarut-larut. Apalagi, setiap keputusan yang diambil lebih merugikan negara-negara berkembang dan menguntungkan negara maju. Komposisi hakim juga belum mewakili kepentingan seluruh negara anggota. Jumlah hakim dalam Appellate Body hanya ada tiga yang berasal dari Amerika, Tiongkok, dan India. Untuk itu perlu diusulkan agar struktur Appellate Body lebih mengedepankan prinsip keterwakilan dengan menambah jumlah hakim.

Makmun Syadullah, Peneliti Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN