Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ecky Awal Mucharam

Ecky Awal Mucharam

Resesi dan Lonjakan Kemiskinan

Selasa, 11 Agustus 2020 | 08:31 WIB
Ecky Awal Mucharam *)

Dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi global semakin nyata. Salah satu indikator yang paling nyata adalah rontoknya pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) baik pada triwulan I-2020 maupun triwulan II-2020. Beberapa negara di dunia sudah masuk pada jurang resisi karena tumbuh negatif selama dua triwulan.

Amerika Serikat (AS) sudah mengalami resesi. Pada triwulan I-2020, ekonomi AS tumbuh negative 5% (year on year/yoy) dan pada triwulan II-2020 turun hingga 32,9% (yoy). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga AS turun hingga 34,6% (yoy) di triwulan II- 2020; sedangkan investasi turun 49%.

Sementara itu ekspor dan im por masing-masing turun 64,1% (yoy) dan 53,4% (yoy). Hanya belanja pemerintah yang tumbuh sekitar 2,7% (yoy) (US Bureau of Economic Analysis, 2020).

Selain AS, negara-negara yang mengalami resesi adalah Jerman, Hong Kong, dan Korea Selatan. Sementara itu, Australia diprediksi menuju resesi. Masuknya ekonomi negara-negara utama dunia ke resesi menyebabkan pemulihan ekonomi dunia dari Covid-19 akan sangat berat.

Grafik pemulihan pun bisa saja berbentuk U, yang mengindikasikan bahwa pemulihan krisis akan berlangsung lama.

Sementara itu, Tiongkok mampu tumbuh hingga 3,2% (yoy) pada triwulan II-2020 dan pada gilirannya menghilangkan kekhawatiran resesi di negeri Tirai Bmbu tersebut. Akan tetapi, pertumbuhan positif Tiongkok tidak akan mampu menarik ekonomi dunia dari krisis.

Pertumbuhan dan Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih positif pada triwulan I-2020, sebesar 2,97%. Meski pada triwulan II tumbuh negatif, ekonomi nasional belum dikatakan resesi. Akan tetapi, indikator-indikator ekonomi dan sosial sudah memburuk.

Konsumsi rumah tangga, investasi langsung, maupun aktivitas industri manufaktur terus melambat. Pelemahan konsumsi rumah tangga tercermin dari inflasi yang bergerak rendah.

Inflasi umum pada Juni hanya 1,96% (yoy). Realisasi investasi langsung sepanjang Januari-Juni hanya 1,8% (yoy). Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tumbuh 13,2% (yoy), sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) turun 8,1% (yoy). Belanja negara hanya meningkat 3,31% (yoy), di mana belanja pemerintah tumbuh 5,99%, sedangkan transfer ke daerah dan dana desa turun 0,87% (yoy) pada Januari-Juli.

Pelemahan aktivitas industri manufaktur tercermin dari rendahnya Purchasing Manager Index (PMI) Indonesia. Pada Juni PMI Indonesia hanya 39,1. Jika PMI di bawah 50; artinya aktivitas industri manufaktur menurun (kontraksi). Pada indikator sosial, rilis Badan Pusat Statistik tentang angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan cukup mengkhawatirkan.

Pada angka kemiskinan, selama enam bulan terakhir (September 2019-Maret 2020) jumlah penduduk miskin naik hingga 1,63 juta menjadi 26,4 juta. Pada September 2019, jumlah penduduk miskin 24,7 juta. Jumlah penduduk miskin naik hingga 6,6%.

Secara persentase, jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 mencapai 9,78%; naik dari 9,22% pada September 2019. Dari sisi daerah, jumlah penduduk miskin di perkotaan naik 13,18% menjadi 11,16 juta; sedangkan di perdesaan naik lebih sedikit sebesar 2,2% menjadi 15,26 juta.

Dari sisi persentase, penduduk miskin di perkotaan naik menjadi 7,38% dari 6,56%, sedangkan di perdesaan naik menjadi 12,82% dari 12,6%. Lonjakan penduduk miskin di perkotaan memang sudah diprediksi karena penyebaran Covid-19 lebih tinggi di daerah tersebut.

Sementara itu, analisis data provinsi menunjukkan beberapa temuan yang perlu digaris bawahi.

Pertama, jumlah penduduk miskin DKI Jakarta naik hingga 32,7% dalam enam bulan terakhir. Hal ini sejalan dengan lumpuhnya ekonomi DKI Jakarta karena Covid-19. Baik sektor formal maupun informal tidak bisa bergerak dan beraktivitas leluasa karena pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Selain DKI Jakarta, provinsi dengan pertumbuhan jumlah penduduk miskin di atas nasional adalah Banten (naik 20,98%); Jawa Barat (16,12%); Jawa Timur (8,95%); Jawa Tengah (8,9%) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (naik 7,9%).

Kedua, lumbung kemiskinan berada di Jawa Timur sebesar 16,72% dari total penduduk miskin nasional. Porsi jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah dan Jawa Barat masing- masing 15,07% dan 14,84%.

Ketiga, tantangan menekan angka kemiskinan semakin berat karena sebanyak 16 provinsi memiliki persentase penduduk miskin di atas nasional. Komposisi provinsi tersebut cenderung tidak berubah setiap tahun. Pandemi Covid-19 semakin menjebak provinsi-provinsi tersebut di dalam kemiskinan tinggi.

Secara kepulauan, penduduk miskin di Sumatera mencapai 9,87%; Jawa 9,24%; Bali dan Nusa Tenggara 13,55%; Kalimantan 5,81%; Sulawesi 10,10%; serta Maluku dan Papua 20,34%.

Harus dipahami bahwa lonjakan kemiskinan bukan sekadar angka statistik. Tetapi adalah terkait dengan soal beban berat hidup dan keadilan bagi rakyat yang menjadi bagian bangsa kita. Kalau pemerintah tidak cepat, angka kemiskinan akan bertambah banyak ketika ekonomi masuk ke jurang resesi.

Terlebih ini masih angka pada bulan Maret_dan_angka kemiskinan yang dirilis BPS belum mencerminkan dampak pandemi sepenuhnya. Kondisi yang berpotensi semakin berat setelah paparan Covid-19 meluas terjadi setelah Maret 2020._ Ke depan ada beberapa hal yang harus dikejar oleh pemerintah.

Pertama, kebijakan dan anggaran untuk rakyat miskin dan rakyat terdampak harus benar-benar bisa dieksekusi cepat dan tepat, terutama pada program jaring pengaman sosial dan bantuan sosial. Nilai jaring pengaman dan bantuan sosial dapat ditingkatkan lebih besar untuk meningkatkan daya beli rakyat.

Tantangan yang muncul adalah ketersediaan data di daerah hingga penyederhanaan birokrasi. Sayangnya, sampai dengan Juli realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) belum sampai 20%.

Selain itu, program-program yang selama ini sudah berjalan harus dilanjutkan seperti menjaga subsidi listrik dan LPG untuk rakyat miskin.

Kedua, menjaga ketersediaan bahan pokok, sehingga inflasi bahan pangan tetap terjaga. Hal ini dilakukan dengan memastikan kecukupan produksi dan kelancaran pasokan. Tantangannya adalah bagaimana menjaga agar pasar-pasar tradisional bisa bebas dari Covid-19 dan jalur-jalur distribusi tetap lancar.

Data Juni menunjukkan inflasi kelompok makanan naik 2,27%; jauh lebih tinggi dari inflasi umum sebesar 1,96%. Selain kelompok bahan makanan, kenaikan inflasi juga terlihat cukup tinggi pada kelompok kesehatan mencapai 4,16%.

Ketiga, pemerintah pusat perlu memberikan stimulus tambahan bagi provinsi-provinsi yang memiliki persoalan Covid-19 yang serius seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

*) Anggota Komisi XI DPR RI dan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN