Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Joko Tri Haryanto

Joko Tri Haryanto

Risiko Fiskal APBD Berbasis IPM

Minggu, 15 Agustus 2021 | 04:36 WIB
Joko Tri Haryanto *)

Istilah risiko memiliki berbagai definisi, baik secara umum maupun spesifik. Risiko selalu dikaitkan dengan kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Terhubung juga dengan potensi kerugian yang tidak diinginkan atau minimal menunjukkan adanya ketidakpastian. Risiko dapat terjadi pada pelayanan, kinerja, dan reputasi dari institusi yang bersangkutan dengan penyebab berbagai faktor, antara lain: kejadian alam, operasional, manusia, politik, teknologi, pegawai, keuangan, hukum, dan manajemen dari organisasi.

Setiap organisasi, baik pemerintah maupun swasta, sangat rentan terhadap risiko. Suatu risiko yang terjadi dapat bersifat single, multiple ataupun serial. Risiko rendah kinerja suatu instansi berasal dari rendahnya mutu pelayanan publik, misalnya akan berdampak pada tidak tercapainya misi dan tujuan dari instansi tersebut sekaligus munculnya ketidakpercayaan publik.

Berkenaan dengan sektor publik yang menuntut transparansi dan peningkatan kinerja dengan dana yang terbatas, risiko yang dihadapi instansi pemerintah akan semakin bertambah dan meningkat ke depannya.

Sektor publik ini menyangkut seluruh entitas pemerintah baik di pusat maupun daerah. Bagi pemda, bentuk risiko juga bermacammacam, termasuk risiko fiskal terkait alokasi APBD. Apalagi melihat volatilitas kondisi makro ekonomi daerah, seperti pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi daerah yang dijadikan dasar asumsi di dalam penyusunan APBD, setiap pergeseran yang terjadi dapat meningkatkan tensi risiko APBD.

Faktor lainnya yang dapat dijadikan sumber risiko bagi pemda adalah dengan upaya pemenuhan komitmen peningkatan status kualitas manusia di daerah dalam bentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Formula IPM terdiri atas aspek kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup yang layak. Setiap persen kenaikan angka IPM yang dikehendaki oleh pemda tentu saja membawa implikasi anggaran yang cukup signifikan.

Kondisi ini tentu membutuhkan analisis mendalam bagaimana seorang pemimpin di daerah wajib menganalisis tingkat kepekaan dari masing-masing komponen pembentuk IPM. Dengan demikian keputusan mengalokasikan anggaran di masing-masing komponen menjadi krusial.

Risiko Fiskal Mendorong IPM

Bagi suatu daerah, memprioritaskan indikator mana yang didahulukan dalam mendorong pencapaian IPM ketimbang harus membagi secara lump sum seluruh anggaran secara merata di semua komponen, terkadang menjadi wajib. Suatu daerah mungkin akan fokus ke isu kesehatan terlebih dahulu sebagai pendorong utama IPM, sementara daerah lain fokus di aspek pendidikan yang akan menjadi trigger bergeraknya indikator.

Meski demikian, tak salah pula jika ada daerah yang lebih memilih untuk membagi secara merata anggaran di seluruh komponen IPM karena dirasakan kesiapan infrastrukturnya lebih memadai.

Seluruh opsi dan pilihan ini tentu membawa konsekuensi dan memberikan risiko fiskal yang berbeda-beda bagi daerah. Karenanya, analisis mengenai sensitivitas per komponen pembentuk IPM di masing-masing daerah menjadi penting untuk dikerjakan secara komprehensif. Kepala daerah dibantu Bappeda harus memiliki evidence based yang memadai ketika harus menentukan kebijakannya seperti apa.

Harus dihindari ketika daerah hanya menetapkan kebijakan berdasarkan trial and error ataupun jurus coba-coba yang dikhawatirkan justru menimbulkan dampak risiko fiskal yang tidak terkelola dengan baik dan menimbulkan pemborosan anggaran semata.

Hanya terlihat indah dari luar ketika banyak program dan kegiatan yang diciptakan meski tidak efektif dan efisien hasilnya.

Analisis budget tagging akan sangat membantu daerah melakukan simulasi alokasi anggaran IPM berdasarkan sensitivitas per komponen. Pendekatan budget tagging mampu memisahkan alokasi belanja inti dan belanja pendukung dari suatu program yang dijalankan pemerintah. Juga menjelaskan alokasi belanja berdasarkan kriteria jenis belanja operasional pegawai, belanja barang dan jasa habis pakai serta belanja modal.

Di tahapan akhir, budget tagging mampu menjelaskan value for money sebagai representasi dari dampak dan manfaat setiap rupiah anggaran publik yang dialokasikan untuk pencapaian target IPM.

Hasil dari budget tagging IPM memberikan sejumlah daftar program dan kegiatan yang dipilih pemerintah dalam pencapaian tar get tujuan dan kinerja utama.

Menjadi lebih menarik lagi jika di tin daklanjuti dengan tahapan be ri kutnya yaitu budget scoring atau pembobotan kinerja anggaran.

Secara teori, budget scoring bertujuan un tuk memperlihatkan dampak pe ngeluaran pemerintah terhadap pen capaian target per komponen IPM dan memungkinkan para peng ambil keputusan memprioritaskan aksi-aksi yang dapat memaksimalkan manfaat dari pengeluaran biaya tersebut.

Sebagai catatan penutup, seluruh perbaikan mekanisme tata ke lola anggaran APBD ini tentu bermuara kepada satu tujuan utama yaitu terciptanya transparansi dan akuntabilitas belanja di daerah. Ketika seluruh alokasi belanja dapat dideteksi dengan asas kinerja, maka penetapan setiap target kebijakan publik betul-betul mendasarkan ke pada rumusan yang valid dan kredibel. Dan inilah seharusnya yang menjadi wajah masa depan Indonesia.

*) Peneliti Madya, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan RI (Merupakan pendapat pribadi tidak mencerminkan kebijakan institusi).

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN