Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Prof Muhamad Khusaini,, Guru Besar FEB
Universitas Brawijaya

Prof Muhamad Khusaini,, Guru Besar FEB Universitas Brawijaya

Stimulus Ekonomi dan Esensi Koreksi Suku Bunga Acuan

Kamis, 4 Maret 2021 | 11:29 WIB
Mohamad Khusaini *)

Di tengah pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai, Bank Indonesia (BI) terus melakukan relaksasi kebijakan moneter dan menstimulus perekonomian agar dapat recovery lebih cepat. Setidaknya ada dua stimulus, baik dalam bentuk injeksi likuiditas maupun koreksi suku bunga acuan Bank Indonesia (BI 7 days Raverse Repo Rate/BI-7DRR).

Awalnya, pengelolaan likuiditas bertujuan untuk memengaruhi ketersediaan dana di bank umum sehingga tidak memberikan dorongan yang berlebihan terhadap jumlah uang beredar di masyarakat. Dengan demikian, target inflasi bergerak pada koridor yang ditetapkan otoritas moneter. Salah satu ben tuk kebijakan tersebut saat pandemi Covid-19 adalah penurunkan Giro Wajib Minimum (GWM), baik untuk bank konvensional maupun bank syariah.

Sejak krisis pandemi Covid-19, injeksi likuiditas oleh BI juga diarahkan untuk mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam skema burden sharing. Langkah tersebut sejalan dengan berlakunya UU No 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Ke uangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Regulasi yang demikian menjadi dasar bagi BI untuk dapat membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana.

Sebelum hadirnya regulasi ter sebut, BI hanya bisa membeli SBN di pasar sekunder sebagai langkah untuk mengurangi distorsi pasar obligasi. Sampai pertengahan Februari 2021, otori tas moneter memompa likuiditas hingga Rp 750,38 triliun atau se tara dengan 4,86% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Khusus 2021, QE (Quantitative Easing) sebesar Rp 23,81 triliun (data 16 Februari); sisanya merupakan QE tahun lalu mencapai Rp 726,57 triliun.

Stimulus lainnya terekam dari koreksi suku bunga acuan BI-7DRR. Februari 2021, suku bunga acuan turun menjadi 3,5% atau turun 25 basis point (bps). Jika dibandingkan dengan tahun lalu, BI-7DRR turun 125 basis point (bps). Meski sudah dikoreksi, suku bunga acuan di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara sekawasan. Suku bunga acuan di Thailand hanya 0,5%; Malaysia 1,75% dan Filipina sebesar 2,5%. Tentu, perbedaan bunga acuan antara Indonesia dengan negara-negara sekawasan sekaligus mencerminkan struktur ekonomi yang berbeda.

Ke depan, ruang koreksi bunga acuan diperkirakan menyempit sejalan dengan lonjakan jumlah uang beredar karena stimulus moneter dan fiskal yang terus diproduksi.

Kebijakan yang diambil otoritas moneter di saat pandemic Covid-19 sudah sejalan dengan otoritas moneter di negara-negara lain. Pada stimulus moneter, misalnya, negara-negara emerging market mengalokasikan sekitar 4% dari produk domestic bruto (PDB). Stimulus moneter di Indonesia mencapai 4,86% dari PDB, sedangkan Brasil 6,2% dan Malaysia 3,5% (IMF, 2021).

The Fed, otoritas moneter Amerika Serikat, memberikan signal menahan suku bunga bergerak pada 0%. Level tersebut setidaknya dijaga sampai 2023. Kebijakan tersebut diikuti dengan pembelian obligasi bulanan minimal US$ 120 miliar sehingga target pengangguran dan inflasi tercapai. Pola kebijakan yang sama diambil bank sentral lain seperti European Central Bank (ECB). ECB meningkatkan program pembelian obligasi (emergency) hingga 1,85 triliun Euro pada Desember lalu hingga Maret 2020.

Dalam hal kebijakan suku bunga, analisis Bloomberg’s quarterly monetary policy menyim pulkan bahwa kebijakan suku bunga rendah (ultra-low interest rate) terus menjadi pilihan bank sentral untuk menstimulus sektor riil. Bloomberg (2021) juga menyimpulkan tidak ada tendensi bank sentral di negara-negara barat menaikkan suku bunga acuan sebagai upaya mendorong pemulihan ekonomi. Tiongkok, India, Rusia, dan Meksiko diprediksi terus menurunkan bunga acuan.

Esensi Koreksi Bunga Acuan

Perlambatan aktivitas ekonomi nasional sejak Covid-19 telah berdampak luas. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 hanya -2,07% (yoy), jauh dari target pemerintah.

Dampak pertumbuhan negative terekam dari pemburukan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Agustus lalu, pengangguran melonjak menjadi 9,77 juta (7,07%) dari 7,1 juta (5,23%) pada Agustus 2019. Sementara itu, angka kemiskinan mencapai 27,55 juta orang (10,19%) pada September 2020. Setahun sebelumnya, angka kemiskinan sebesar 24,79 juta (9,22%). Level tersebut menjadi yang terendah dalam beberapa tahun terakhir.

Tantangan pemulihan ekonomi ke depan cukup berat karena realisasi pertumbuhan ekonomi 2020 cukup rendah. Tahun ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 5%. Untuk itu stimulus dari sektor keuangan sangat berarti. Koreksi bunga acuan yang telah dilakukan otoritas moneter seharusnya direspons oleh sektor keuangan.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa bagian terpenting dari koreksi bunga acuan adalah bagaimana kebijakan tersebut bertransmisi ke sektor riil. Lazim diketahui bahwa transmisi koreksi suku bunga acuan BI ke suku bunga simpanan relatif cepat namun cukup lambat ke suku bunga kredit. Data Bank Indonesia (2021) menunjukkan koreksi suku bunga acuan sepanjang 2020 mencapai 125 bps. Koreksi suku bunga deposito bank umum mencapai 149 bps.

Sementara itu, suku bunga kredit konsumsi hanya 46 bps; suku bunga kredit modal kerja dan investasi masing- masing turun 99 bps dan 98 bps. Desember 2020, suku bunga kredit modal kerja mencapai 9,15%; kredit investasi 8,88% dan kredit konsumsi 10,97%. Dari indikator likuiditas, ruang untuk mengoreksi bunga kredit cukup lebar. Hal tersebut terekam dari pertumbuhan kredit yang lebih rendah dari pertumbuhan DPK (Dana Pihak Ketiga). Tahun 2020, pertumbuhan kredit turun 2,4% (yoy), se dangkan DPK naik 11,11% (yoy).

Selain itu, rasio penyaluran kredit terhadap DPK atau loan to deposit ratio (LDR) pun cenderung menurun. Desember 2020, LDR hanya 83%; terkoreksi dari 93% di awal 2020. Kelonggaran likuiditas bank umum juga dilihat dari kecenderungan penurunan suku bunga pasar uang antara bank (PUAB).

Kebutuhan sektor pembiayaan tidak dapat dimungkiri sejalan dengan pemulihan di berbagai sektor perekonomian. Beberapa indikator yang menunjukkan hal tersebut seperti peningkatan tingkat indeks kepercayaan konsumen (IKK) hingga purchasing manager index (PMI). IKK mulai menunju level optimistis sejalan dengan penurunan kasus Covid-19 terutama di daerah. Hal tersebut merupakan dampak positif langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, terutama pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro.

Dampak positif dari IKK memberikan sinyal po sitif pada PMI. PMI yang terus melonjak diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi khususnya pada sektor-sektor padat karya. Muara dari pergerakan PMI tersebut terekam pada peningkatan permintaan tenaga kerja. Diharapkan, sektor industri mulai meningkatkan ka pasitas produksi dan pada gilirannya menaikkan permintaan kredit baru.

Selain IKK dan PMI, pemulihan ekonomi juga tercermin dari data pertumbuhan menurut lapangan usaha. Data Badan Pusat Statistik (2021) menunjukkan bahwa dari 16 lapangan usaha, 10 di antaranya menunjukkan pe ningkatan pertumbuhan pada triwulan IV-2020 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hanya enam lapangan usaha yang mengalami penurunan pertumbuhan.

Beberapa lapangan usaha memang masih tumbuh negatif tetapi terlihat tendensi menuju pertumbuhan positif. Sektor industri pengolahan tumbuh membaik dari -4,34% (yoy) pada triwulan III-2020 menjadi -3,14% (yoy) pada triwulan IV- 2020. Pertumbuhan sektor perdagangan juga meningkat dari -5,05% (yoy) menjadi -3,64% (yoy).

Sementara itu sektor pertanian mampu tumbuh positif sepanjang 2000. Pada triwulan IV-2020, sektor pertanian tumbuh 2,59% (yoy). Data-data tersebut dapat menjadi dasar bagi sektor perbankan untuk merespons pemulihan ekonomi. Agar keduanya saling bersambut maka koreksi suku bunga dapat menjadi pilihan kebijakan yang tepat.

Sebagaimana diketahui, sektor perdagangan, industri pengolahan dan pertanian merupakan tiga sektor dengan penyerapan kredit tertinggi masing- masing 18%; 17% dan 7% dari tota kredit bank umum.

*) Staf Pengajar dan Guru Besar FEB Universitas Brawijaya

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN