Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Joko Tri Haryanto

Joko Tri Haryanto

Urgensi Skema Pajak Karbon

Rabu, 7 Juli 2021 | 22:50 WIB
Joko Tri Haryanto *)

Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah mulai menyatakan komitmen nyata dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 26% jika dilakukan dengan pendanaan domestik APBN/APBD, serta bertambah menjadi sebesar 41% dengan asumsi mendapatkan bantuan pendanaan internasional.

Komitmen tersebut didasarkan atas perhitungan tahun dasar 2010 dan ditargetkan akan dicapai tahun 2020, yang kemudian diregulasikan menjadi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional dan Daerah (RAN/RAD) Penurunan Emisi GRK. Regulasi juga mengatur mengenai manajemen beberapa sektor yang dianggap menjadi sumber emisi terbesar di Indonesia yaitu: sektor tradisional baik kehutanan, pertanian dan lahan gambut, serta sektor modern yang meliputi energi, transportasi,industri, serta lim bah.

Penetapan target komitmen RAN-GRK meletakkan fondasi kepada piagam Protokol Kyoto (Kyoto Protocol) yang direvisi secara aklamasi tahun 2015 menjadi Kesepakatan Paris (Paris Agreement). Pemerintah juga turut meratifikasi Kesepakatan Paris ini di dalam Undang- Undang Nomor 16 tahun 2016, sekaligus merevisi target penurunan emisi GRK menjadi 29% dengan pendanaan domestic dan 41% jika mendapatkan tambahan dari komunitas internasional.

Bersamaan dengan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API), dokumen RAN-GRK kemudian dilebur menjadi format Nationally Determined Contribution (NDC) dengan menyelaraskan target pencapaian dari tahun 2020 menjadi 2030.

Perubahan periode 2030 ini menjadi sangat krusial mengingat di dalam komitmen yang sama, pemerintah juga menca nangkan target pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Sehingga banyak pihak menyebutkan bahwa pemerintah relative ambisius di da lam pencanangan double target tersebut.

Kesiapan Infrastruktur Pendukung

Meski dirasa banyak pihak dianggap terlalu ambisius, penulis sendiri sejujurnya cukup yakin dengan kesiapan infrastruktur yang sudah, sedang dan akan dibangun pemerintah. Terbentuknya Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH),misalnya, dianggap menjadi milestone yang mumpuni bagi pemerintah dalam menghadapi isu global terkait pendanaan iklim ini.

Belum lagi perkembangan menggembirakan lainnya jika dikaitkan dengan implementasi berbagai instrumen ekonomi lingkungan hidup (IELH) yang terus didorong banyak pihak. Implementasi pembayaran jasa lingkungan (PES) misalnya, sudah mulai masuk di ranah diskursus yang lebih maju dibandingkan dengan dialog-dialog sebelumnya.

Begitu pula dengan perbaikan menyeluruh terkait regulasi dana reboisasi, perkembangan skema ecological fiscal transfer di banyak daerah serta berbagai kinerja positif lainnya. Menariknya, keseluruhan hal positif tersebut merupakan amanat utama dari apa yang disahkan pemerintah dalam regulasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH).

Termasuk pengaturan secara teknis beberapa petunjuk turunan seperti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (PDLH). Beleid mengenai IELH ternyata juga membuka kotak Pandora yang selama ini menyelimuti banyak pihak untuk kemudian keluar dari cangkang masingmasing. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) misalnya, langsung mengesahkan Peraturan OJK terkait pendanaan berkelanjut an serta aturan penerbitan green bonds.

Belum lagi pengesahan dokumen Taksonomi Hijau (green taxonomy) yang nantinya akan mempercepat bergeraknya inisiatif perbankan hijau mengikuti kecepatan lari dari kerangka pasar modal hijau yang relatif kencang. Ketika semua intervensi via IELH sudah mulai menggejala, penulis setuju dengan ide dan wacana penerapan skema pajak karbon di Indonesia.

Ingat bahwasanya amanat mengenai perlunya pengesahan pajak karbon juga diatur di dalam PP Nomor 46 Tahun 2017. Pajak karbon tersebut nantinya akan dikenakan atas barang yang mengan dung karbon atau aktivitas dari masing-masing sektor yang menimbulkan dampak emisi karbon serta membahayakan bagi kelestarian lingkungan hidup. Meskipun nomenklatur yang digunakan adalah pajak karbon, pemanfaatan dana yang berhasil dihimpun dapat dikembalikan (ear marking), prioritas bagi berbagai kegiatan yang memiliki tujuan mengembalikan fungsi kelestarian lingkungan hidup.

Banyak contoh keberhasilan di beberapa negara yang dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah ketika akan menerapkan skema pajak karbon. Jepang, misalnya, sudah memulai aktivitas pemajakan karbon sejak 2012 dengan harga US$ 3 per ton CO2e dengan fokus di semua sektor kecuali sektor industri, pembangkit, trans portasi, pertanian dan kehutanan.

Sementara di Singapura juga sudah diterapkan sejak 2019 dengan besaran US$ 3,66 per ton CO2e dan dikenakan untuk sektor industri dan pembangkit. Pengaturan spesifik sektoral juga dapat menjadi opsi pungutan pajak karbon, seperti yang diterapkan oleh Chile sejak tahun 2017. Untuk semua sektor pembangkit dan industri pada instalasi yang mengeluarkan emisi di atas 25,000 ton CO2e dikenakan tarif US$ 5 per ton CO2e dipungut oleh perusahaan energi dan SPBU setempat.

Dalam kebijakan perpajakan eksisting, pemerintah sebetulnya sudah menerapkan skema pajak karbon sejak lama meski tidak dalam nomenklatur yang sama.

Merujuk pada mekanisme pemu ngutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) kendaraan bermotor misalnya, yang mengenakan tarif tinggi untuk kendaraan bermotor de ngan tingkat emisi lebih tinggi.

Sementara itu di dalam pengatur an pungut an Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) oleh daerah, pemerintah juga dimungkinkan menambah variabel tingkat emisi di dalam struktur pungutan, selain besaran kapasitas mesin (cc) kendaraan yang menjadi dasar perbedaan tarif. Pun demikian halnya dengan insentif pengurangan tarif hingga 90% secara nasional dan pungutan 0% PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) untuk kendaraan listrik.

Sebagai penutup, penulis meyakinkan bahwa apapun yang nantinya ditetapkan oleh pemerintah, pungutan pajak karbon me rupakan suatu langkah maju di dalam upaya menciptakan ke berlanjutan lingkungan hidup dan kelestarian untuk lintas generasi. Ingat bahwa bumi merupakan titipan dari generasi mendatang yang menimbulkan konsekuensi menjaga dan melindunginya.

Pungutan pajak karbon juga merupakan implementasi nyata dari prinsip polluter pay priclipes bahwa kepada pihak-pihak yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, mereka juga yang wajib membayar kompen sasinya. Jika hal ini terus dapat dijaga se cara amanah, pe nulis yakin bahwa In donesia ke depannya akan mampu menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil dan lestari.

*) Peneliti, BKF, Kemenkeu. (Disclaimer: Tulisan ini merupakan pendapat pribadi, tidak mencerminkan pendapat institusi)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN