Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Marwan Batubara

Marwan Batubara

Waspadai Konspirasi Revisi UU Minerba

Marwan Batubara, Kamis, 17 Oktober 2019 | 14:37 WIB

Pemerintah dan terutama DPR periode 2014-2019 pada Agustus-September 2019 telah berupaya secara tertutup untuk merevisi UU Mineral dan Batubara (Minerba) No 4/2009. Menjelang berakhirnya masa tugas, dalam beberapa minggu saja, mereka bekerja sekuat tenaga untuk menuntaskan revisi UU Minerba. Apakah benar karena dugaan adanya kepentingan melanggengkan dominasi oligarki dan sejumlah kontraktor besar terhadap sumber daya mineral dan batu bara di Indonesia?

Publik bisa menalar apa yang terjadi. Pada Rabu, 25 September 2019 beredar informasi tentang adanya rapat Komisi VII DPR dari 6 fraksi (minus Gerindra dan PKS) dengan agenda penyerahan daftar inventaris masalah (DIM) RUU Perubahan UU No 4/2009 dari pemerintah kepada Komisi VII DPR. Pada Kamis, 26 September 2019 terungkap rencana rapat Komisi VII DPR dengan pemerintah yang diwakili Menteri ESDM, Menkeu, Mendagri, Menperin dan Menkumham dengan agenda Pengambilan Keputusan Tingkat I revisi UU Minerba.

Namun pada Jumat 27 September 2019, KESDM mengirim Surat No 1734/06/SUN.R/2019, meminta penundaan pembahasan revisi UU Minerba. Sampai di sini, dapat dikatakan rencana revisi UU Minerba pro-oligarki batal terlaksana. Namun, sejumlah kalangan DPR mengatakan proses revisi UU Minerba yang telah dirintis DPR 2014-2019 akan dilanjutkan oleh DPR periode 2019-2024 tanpa pembahasan dari awal, karena telah dimuluskan oleh adanya revisi UU No 21/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jika ini terjadi, maka negara dan rakyat berpotensi akan sangat dirugikan.

Perlindungan terhadap kekayaan sumber daya alam (SDA) minerba milik rakyat yang bernilai ribuan triliun rupiah dari dominasi oligarki perlu terus dilakukan dan diadvokasi. Para aktivis, LSM, tokoh-tokoh masyarakat dan mahasiswa, serta Anggota-anggota DPR amanah perlu tetap waspada, termasuk terhadap para pemimpin hipokrit yang memilih bekerja bagi kepentingan oligarki dibanding bagi rakyat. Guna mengasah kewaspadaan, mari kita analisis lebih lanjut.

Bulan lalu, guna merespons tuntutan demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang menolak Revisi UU KPK dan rencana penetapan 4 RUU, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya meminta agar pengesahan RUU KUHP, RUU Minerba, RUU Pertanahan, dan RUU Permasyarakatan ditunda. Namun, terhadap UU KPK yang telah ditetapkan lebih dulu, Jokowi bergeming dan menyatakan tidak akan menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU KPK yang telah disahkan oleh DPR pada 17 September 2019 (23/9/2019). UU KPK tersebut akhirnya bisa saja berubah karena Jokowi tampaknya juga berniat menerbitkan Perppu.

Penundaan penetapan keempat RUU di atas, termasuk di dalamnya revisi UU Minerba, menurut Jokowi adalah untuk bisa mendengarkan dan mengakomodasi masukan-masukan berbagai kalangan. Dikatakannya, banyak kritik yang didapat soal pengesahan RUU tersebut (23/9/2019). Kata Jokowi: “Untuk kita bisa mendapatkan masukan-masukan, substansi yang lebih baik sesuai keinginan masyarakat, sehingga RUU tersebut agar nanti masuk ke DPR selanjutnya”.

Secara faktual Jokowi tidak bersikap konsisten. Awalnya, keempat RUU di atas katanya ditunda untuk bisa mendapat masukan dari publik. Namun, untuk UU KPK, jangankan masukan dari masyarakat, bahkan untuk mengikuti pembahasan terbuka oleh pemerintah dan DPR saja, publik tidak diberi kesempatan. Patut diduga telah terjadi pemufakatan tertentu antara pemerintah, DPR dan partai-partai pendukung, serta para pengusaha besar yang berkepentingan.

Kalau dirunut, hanya butuh waktu 2-3 minggu bagi DPR dan pemerintah untuk mengesahkan RUU KPK. Pekan pertama September 2019, Rapat Paripurna DPR memutuskan akan membahas revisi UU KPK yang tertunda sejak 2017. Dalam Rapat Paripurna tanggal 5 September 2019, DPR RI menyetujui RUU KPK menjadi inisiatif DPR. Besoknya, DPR langsung mengirim surat sekaligus draf RUU KPK kepada Presiden Jokowi. Pada 11 September 2019, Presiden Jokowi menerbitkan surat penugasan kepada Menkumham dan Meneg PAN untuk memulai pembahasan RUU KPK dengan DPR.

Setelah pembahasan berlangsung 3-4 hari, Presiden Jokowi pun ikut menyetujui seluruh isi RUU KPK, maka ditetapkanlah UU KPK yang baru pada 17 September 2019. Masyarakat tidak dilibatkan dan diberi kesempatan memberi masukan. Pembahasan berlangsung super cepat dan tertutup. Hal ini jelas melanggar asas dan berbagi ketentuan yang ada dalam UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sikap pemerintah cenderung ikut melemahkan KPK, selain dampak turunan dari berlakunya UU KPK yang baru. Berdasarkan ketentuan yang ada dalam UU KPK yang baru, sejumlah oknum yang selama ini terduga koruptor berpotensi lolos dari jerat hukum. Seperti diketahui ada sejumlah oknum pejabat dan pengusaha yang namanya sudah beredar luas terlibat dalam kasus-kasus korupsi E-KTP, Bank Century, BLBI, dsb.

Sikap hipokrit pemerintah dan oknum-oknum DPR dapat pula terlihat dalam pembahasan RUU Minerba. RUU ini masuk Prolegnas 2015-2019 atas usul inisiatif dari DPR. Pada April 2018, tanpa pembahasan yang terbuka dan pelibatan publik yang luas, secara tiba-tiba draf revisi UU Minerba beredar di media. Karena dianggap tidak sejalan dengan konstitusi sehingga menimbulkan protes berbagai kalangan. Pembahasan draf RUU Minerba versi April 2018 akhirnya dihentikan, dan draf tersebut menghilang dari peredaran.

Selanjutnya, pada awal November 2018, setelah gagal mencoba melalui draf RUU April 2018, pemerintah menerbitkan draf Perubahan Ke-6 atas PP No 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba. Rencana revisi PP No 23/2010 tersebut bertentangan dengan konstitusi dan sejumlah ketentuan UU No 4/2009 Minerba, misalnya Pasal 83, Pasal 169 dan Pasal 171. Terlihat jelas bahwa revisi tersebut bertujuan untuk memberi jalan bagi kontraktor Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang kontraknya akan berakhir, untuk memperoleh perpanjangan kontrak secara otomatis. Dengan demikian, para kontraktor tersebut akan tetap mendominasi SDA tambang milik negara.

Oleh karena pembahasannya tertutup dan berpotensi melanggar hukum, serta merugikan keuangan negara, berbagai kalangan masyarakat sipil kembali menyuarakan penolakan terhadap rencana Revisi Ke-6 PP No 23/2010. Dengan penolakan ini, sama seperti nasib draf revisi UU Minerba versi April 2018, pemerintahan Jokowi akhirnya membatalkan rencana Revisi Ke-6 PP No 23/2010.

Kembali ke pokok masalah di awal tulisan, setelah dua kali gagal menjalankan agenda oligarkis melalui draf RUU Minerba versi April 2018 dan Revisi Ke-6 PP No 23/2019, tiba-tiba pada Agustus 2019 DPR kembali menyiapkan draf Revisi UU Minerba untuk dibahas secara cepat dan segera disepakati dengan pemerintah. Bahkan draf RUU Minerba ini telah jelas akan disetujui Jokowi dan siap-siap untuk disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada akhir September 2019.

Alhamdulillah, setelah adanya demonstrasi mahasiswa dan masyarakat umum pada 22-23 September 2019, Jokowi akhirnya menyatakan menunda persetujuan dan penetapan Revisi UU Minerba. Revisi UU Minerba tersebut akan dilakukan pada pemerintahan dan DPR periode 2019-2024. Artinya, saat kontraknya (KK dan PKP2B) berakhir, aset rakyat bernilai ribuan triliun rupiah berupa cadangan terbukti mineral dan batu bara, untuk sementara, selamat dari dominasi kontraktor asing dan swasta nasional.

Namun begitu, aset negara tersebut belum pasti akan dikelola oleh BUMN (Inalum/holding BUMN Tambang) sebagai pemegang hak konstitusional, jika konspirasi oligarkis Pemerintah, DPR dan pengusaha kembali terjadi. Konspirasi tersebut dapat saja membatalkan ketentuan-ketentuan konstitusional penguasaan negara yang ada dalam UU Minerba No 4/2009 yang saat ini berlaku. Sebaliknya mereka justru dapat memasukkan ketentuan baru yang memberi jalan bagi para kontraktor eksisting untuk mendapat perpanjangan kontrak secara otomatis.

Untuk itulah pengawalan dan advokasi oleh masyarakat sipil atas rencana revisi UU Minerba tetap harus dilanjutkan. Berdasarkan komposisi dan koalisi partai penguasa hasil Pemilu 2019 saat ini, partai-partai pro-penguasa di DPR semakin dominan. Jangan sampai pihak-pihak eksekutif dan legislatif bekerja sama bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi kepentingan oligarki. Artinya, masyarakat tetap perlu waspada, mencegah agar hasil revisi UU Minerba tersebut jangan justru memberi jalan yang mudah bagi tetap berkuasanya kontraktor eksisting atas SDA minerba Indonesia meskipun hal tersebut melanggar konstitusi.

 

Marwan Batubara

Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA