BKPM Dukung WNA Miliki Properti di Kawasan Ekonomi

Rabu, 24 Juni 2015 | 13:29 WIB

Kepala BKPM Franky Sibarani mengaku mendukung penuh rencana pemerintah untuk memberikan izin bagi warga negara asing (WNA) untuk memiliki properti di Indonesia, namun hanya di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus.

Pengembangan KEK Perlu Dukungan Sistim Hukum

Rabu, 10 Juni 2015 | 13:49 WIB

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Hukum Infrastruktur Universitas Presiden Wahyuni Bahar mengatakan pengembangan KEK memerlukan dukungan sistem hukum yang solid, integratif dan futuristik untuk mewujudkan KEK yang unggul dan berdaya saing.

Percepatan Pembangunan KEK Perlu Terobosan Hukum

Selasa, 9 Juni 2015 | 15:46 WIB

Menko Perekonomian Sofyan Djalil menyarankan untuk melakukan terobosan hukum seperti satu payung hukum yang dapat pula menerobos pasal-pasal tertentu dari sejumlah UU untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) ekonomi.

BKPM Inisasi Integrasi Perizinan Investasi di KEK

Senin, 8 Juni 2015 | 08:32 WIB

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menginisiasi integrasi perizinan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus untuk mendorong pengembangan wilayah tersebut dengan masuknya investasi.

Theo Sambuaga: KEK Daya Tarik Investor Masuk Sulut

Selasa, 2 Juni 2015 | 13:41 WIB

"KEK Bitung akan menjadi suatu daya tarik bagi investor baik dalam negeri maupun luar, sehingga dapat berinvestasi di daerah ini," kata Presiden Lippo Group Theo Sambuaga, di Manado, Selasa.

KEK Mandalika Serap 58.000 Orang Tenaga Kerja

Kamis, 21 Mei 2015 | 14:06 WIB

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani menyatakan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, berpotensi menyerap 58.000 tenaga kerja ketika selesai dibangun.

KEK Mandalika Dapat Dana Tambahan Rp1,8 Triliun

Minggu, 12 April 2015 | 05:06 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tahun depan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Nusa Tenggara Barat (NTB) akan disuntik dana tambahan Rp1,8 triliun, agar fasilitas infrastruktur dasarnya semakin memadai.

Penguasaan Kawasan Industri Didominasi Pihak Swasta

Kamis, 9 April 2015 | 11:01 WIB

Direktur Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah 1 Kementerian PerindustrianI Gusti Putu Suryawirawan menjelaskan penguasaan kawasan industri di Indonesia masih didominasi oleh pihak swasta.

Kemenperin Ajukan 14 Wilayah Alternatif Kawasan Industri

Kamis, 9 April 2015 | 10:56 WIB

Kementerian Perindustrian telah mengajukan 14 wilayah potensial di luar Pulau Jawa untuk pengembangan kawasan industri baru sesuai program Nawa Cita yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo.