Guru Besar IPB: UU Cipta Kerja Mereformasi Benang Kusut Regulasi Perizinan

Rabu, 6 Januari 2021 | 12:06 WIB

UU Ciptaker akan memberikan kepastian hukum, menciptakan efisiensi regulasi perizinan usaha dan daya saing investasi.

UU Cipta Kerja Produk Hukum yang Positif untuk Kemaslahatan Rakyat

Selasa, 5 Januari 2021 | 09:44 WIB

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) adalah regulasi yang perlu mendapatkan dukungan positif dari semua kalangan, khususnya para praktisi hukum di Indonesia.

Implementasi UU Cipta Kerja Tingkatkan Kemudahan Berusaha

Senin, 4 Januari 2021 | 10:56 WIB

UU Cipta kerja sendiri dibuat untuk penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi karena banyaknya aturan dan regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja baik di pusat maupun di daerah.

Akademisi: UU Cipta Kerja Berikan Jaminan Kepastian Hukum untuk Investor

Minggu, 3 Januari 2021 | 12:57 WIB

Caranya dengan mendorong kemudahan investasi dan peningkatan lapangan kerja di tanah air.

Akademisi: UU Cipta Kerja Jadi Harapan Pemulihan Ekonomi Nasional 2021

Sabtu, 2 Januari 2021 | 17:02 WIB

Kehadirannya dapat menjadi akselerasi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19 yang masih mencengkram Indonesia dan Dunia.

UU Cipta Kerja Gairahkan Investasi dan Perdagangan Internasional

Jumat, 1 Januari 2021 | 16:40 WIB

Implementasi UU sapu jagat tersebut diharapkan bisa mendorong investasi dan perdagangan internasional sehingga bisa memajukan aktivitas perekonomian nasional.

LIPI: UU Cipta Kerja Gairahkan Investasi dan Perdagangan

Jumat, 1 Januari 2021 | 12:08 WIB

UU Cipta Kerja penting karena dapat memangkas beragam perizinan yang terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan

Pengamat: Investor Asing Makin Optimistis dengan UU Cipta Kerja

Kamis, 31 Desember 2020 | 15:35 WIB

Dengan payung Omnibus Law Ciptaker para investor asing lebih mudah mendapatkan izin apabila akan membangun perusahaan di Indonesia.

Tim Serap Aspirasi: Ada Pasal di RPP Tak Sinkron dengan UU Ciptaker

Kamis, 31 Desember 2020 | 10:33 WIB

TSA akan memberikan laporan kedua kepada pemerintah yang salah satunya berisi kesesuaian RPP dan UU Cipta Kerja, pada 4 atau 5 Januari 2021