Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kemenkominfo dan Kemenhub menandatangani kesepakatan kerja sama frekuensi radio disaksikan oleh Menkominfo Johnny G Plate dan Menhub Budi S Karya di Auditorium Adhiyana, Wisma Antara, Jakarta Pusat, Senin (13/1). (IST)

Kemenkominfo dan Kemenhub menandatangani kesepakatan kerja sama frekuensi radio disaksikan oleh Menkominfo Johnny G Plate dan Menhub Budi S Karya di Auditorium Adhiyana, Wisma Antara, Jakarta Pusat, Senin (13/1). (IST)

Kemenkominfo dan Kemenhub Kerja Sama Layanan Frekuensi Radio

Selasa, 14 Januari 2020 | 09:36 WIB
Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Ditjen SDPPI Kemenkominfo) bersama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan (BPSDM Kemenhub), menjalin kerja sama untuk meningkatkan layanan publik bidang frekuensi radio.

Kerja sama ditandai dengan penandatanganan antara Dirjen SDPPI Kemenkominfo Ismail dan Kepala BPSDM Perhubungan Umiyatun Hayati Triastui. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di Wisma Antara, Jakarta, Senin (13/1).

Pada kesempatan tersebut, Menkominfo menyatakan, Kemenkominfo dan Kemenhub bersepakat melakukan kerja sama untuk pemanfaatan perangkat radio, peningkatan pelatihan operator radio, serta pertukaran informasi yang terkait dengan frekuensi radio.

“Kerja sama ini terkait dengan sinergitas dari sumber daya dan pelatihan dari radio-radio kita, tidak saja perangkat, tapi juga pelatihan sumber daya manusia, atau operatornya,” kata Johnny.

Dia juga memberikan apresiasinya kepada Ditjen SDPPI Kemenkominfo yang terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik yang semakin baik.

“Tentu, saya memberikan apresiasi yang tinggi dan berterima kasih kepada jajaran Kementerian Kominfo, khususnya Ditjen SDPPI yang dalam diam, dalam senyap, telah mengambil bagian yang luar biasa untuk memastikan pelayanan publik yang lebih baik,” ujarnya.

Menkominfo mengatakan bahwa Ditjen SDPPI telah memastikan penerimaan negara dari sumber daya yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa disentuh, yakni frekuensi radio yang tercapai dengan baik, bahkan telah melewati target yang ditetapkan.

Ditjen SDPPI Kemenkominfo juga berhasil memberikan pelayanan yang prima, sehingga Kemenkominfo memenuhi harapan negara, bangsa, dan masyarakat Indonesia, sehingga menjadi wilayah bebas dari korupsi (WBK).

“Ini suatu yang perlu menjadi contoh dan panutan bagi kita, terlepas dari berbagai kekurangan dan hambatannya dapat melaksanakan secara sungguh-sungguh untuk memastikan pelayanan pemerintahan bisa dilakukan dengan baik bagi masyarakat,” imbuh Johnny.

Pada kesempatan tersebut, Kemenkominfo melakukan tiga rangkaian kegiatan secara bersamaan, yakni penandatanganan kesepakatan bersama antara Ditjen SDPPI Kemenkominfo dengan BPSDM Kemenhub, peresmian Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI, dan Refleksi Capaian Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Saling Sinergi

Sementara itu, Menhub menyambut baik penandatanganan kesepakatan bersama itu sebagai landasan kerja sama dan upaya menyinergikan penyelenggaraan peningkatan kompetensi operator radio komunikasi di bidang perhubungan.

"Memberikan pendidikan bagi seluruh masyarakat adalah suatu keniscayaan. Di BPSDM Perhubungan, kami ada lebih dari 20 sekolah yang dapat melayani memberikan pendidikan, khususnya bidang transportasi,” kata Budi Karya.

Menhub juga mengucapkan selamat atas peresmian Pusat Pelayanan Terpadu dan Refleksi Capaian Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kemenkominfo. Penyelenggaraan pemerintah baik yang menjalankan proses bisnisnya dengan prinsip-prinsip good governance adalah dambaan semua pihak.

Menurut dia, pencapaian zona integritas WBK menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) adalah salah satu wujud keseriusan instansi pemerintah untuk menjadi penyelenggara pemerintah yang baik dan sejalan dengan prinsip-prinsip good governance.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPSDMP Umiyatun Hayati menyampaikan bahwa melalui lembaga diklat di bidang pelayaran yang disampaikan oleh Menhub tersebut di atas, selama ini telah melaksanakan diklat-diklat kompetensi operator radio sesuai STCW Regulasi A-IV/2.

"Sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah ditandatangani, direncanakan segera ditindaklanjuti dengan menyusun rencana aksi dan perjanjian kerja sama terkait dengan penyelenggaraan diklat dalam rangka peningkatan kompetensi bagi operator radio komunikasi di bidang perhubungan, dalam hal ini pelayaran," tutur Hayati.

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN