Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Alamsyah Saragih, mantan komisioner Ombudsman periode 2016-2021. (Dok Ombudsman RI)

Alamsyah Saragih, mantan komisioner Ombudsman periode 2016-2021. (Dok Ombudsman RI)

Kemkominfo Didukung Optimalisasi Frekuensi untuk Tingkatkan PNBP

Kamis, 17 Juni 2021 | 20:51 WIB
Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk mengoptimalkan potensi ekonomi pita frekuensi sebagai sumber daya terbatas guna meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor telekomunikasi dinilai sudah tepat dan perlu didukung.

Pengamat kebijakan publik Alamsyah Saragih pun mendukung sikap tegas Menkominfo Johnny G Plate yang telah melayangkan surat teguran kedua kepada PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI) atas tunggakan Biaya Hak Penggunaan (BHP) pita frekuensi 450 MHz. Selain itu, Johnny juga didorongnya untuk memutuskan nasib frekuensi 2,6 GHz guna kepentingan 5G.

Pada 1 Mei 2021, Menkominfo sudah melayangkan surat teguran kedua kepada STI untuk membayar Rp 442 miliar tunggakan BHP spektrum frekuensi radio tersebut beserta dendanya.

Jika hingga 31 Juli 2021, STI tidak juga melakukan pembayaran, Kemkominfo pun  mengancam akan menghentikan sementara operasioal atas penggunaan spektrum frekuensi radio yang selama ini mereka gunakan itu pada 1 Agustus 2021.

Alamsyah berpendapat, sikap tegas yang ditunjukkan oleh Menkominfo tersebut sudah tepat. Menurut Komisioner Ombudsman periode 2016-2021 ini, jika ada operator bandel tidak mau membayar tunggakan BHP frekuensi, pemerintah dapat segera mencabut izin penyelenggaraan telekomunikasinya.

"Dengan UU Cipta Kerja dan PP Postelsiar, pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk mencabut izin penyelenggaraan frekuensi STI. Jadi, pemerintah harus tegas kepada operator telekomunikasi yang bandel dan memberikan potensi kerugian negara," terang Alamsyah, dalam pernyataannya, Kamis (17/6).

Ketika izin penyelenggaraan frekuensi STI dicabut, kewajiban STI membayar tunggakan BHP frekuensi tidak akan hilang. Kewajiban pembayaran BHP frekuensi tetap bisa ditagih pemerintah. Namun, tagihan tersebut akan diserahkan kepada Kementreian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

"Jadi, operator yang dicabut izin penyelenggaraan frekuensinya tak akan bisa menghindar dari tunggakan BHP frekuensi. Kemenkeu akan kejar tunggakan tersebut sampai STI melunasi,” imbuhnya.

Selanjutnya, Kemkominfo dapat melelang frekuensi 450 MHz ke operator telekomunikasi yang memiliki komitmen kuat untuk membangun dan membayar kewajibannya kepada negara.

Frekuensi 2,6 GHz

Sementara itu, agar peningkatan PNBP di era kepemimpinan Menkominfo Johnny G Plate dapat optimal, Alamsyah pun menyarankan Kemkominfo dapat segera memutuskan nasib frekuensi 2,6 GHz.

Selama ini, frekuensi 2,6 GHz diduduki oleh penyelenggara TV berbayar melalui satelit. Sementara itu, pemanfaatannya selama ini tidak optimal. Padahal, frekuensi tersebut bisa dipergunakan untuk layanan 5G.

Menurut dia, Kemkominfo seharusnya dapat memaksa pemegang izin frekuensi 2,6 GHz untuk segera menggembalikan sebagian frekuensi yang dimilikinya dan tidak perlu menunggu sampai tahun 2024.

“Sesuai amanah UU Cipta Kerja dan PP Postelsiar, pemerintah dapat mencabut izin penggunaan frekuensi radio yang tak optimal. Apalagi, PNBP dari TV berbayar melalui setelit tidak optimal," terangnya.

Alamsyah sudah  mendengar kabar bahwa penyelenggara TV berbayar melalui satelit yang menguasai frekuensi 2,6 GHz tengah berencana menjadi operator broadband di Indonesia. Upaya ini dilakukan dengan mengajukan izin penyelenggaraan telekomunikasi ke Kemkominfo.

Menurut dia, jika itu benar, pemerintah tak perlu mengakomodasi permintaan penyelenggara TV berbayar tersebut untuk menjadi operator telekomunikasi. Selain izin penyiaran dan telekomunikasi merupakan hal berbeda, jumlah operator telekomunikasi saat ini sudah banyak.

Sementara itu, tren industri telekomunikasi di dunia sekarang adalah konsolidasi, atau merger. Selain itu, penguasa frekuensi 2,6 GHz tersebut juga pernah ‘kabur’ dari industri telekomunikasi nasional.

"Landing right mereka akan habis tahun 2024. Kenapa pemerintah perlu kasih izin ke mereka yang kurang memiliki komitmen untuk membangun industri telekomunikasi. Pemerintah mungkin bisa memigrasikan mereka ke pita frekuensi lain yang lebih optimal sesuai kebutuhannya sebagai lembaga penyiaran,” sarannya.

 

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN