Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi satelit untuk layanan telekomunikasi. (Mastel.id)

Ilustrasi satelit untuk layanan telekomunikasi. (Mastel.id)

Satelit Bisa Jadi Solusi untuk Layanan Telko di Papua

Minggu, 13 Juni 2021 | 19:29 WIB
Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Kehadiran satelit untuk layanan telekomunikasi masih sangat strategis dan dibutuhkan karena Indonesia merupakan negara kepulauan dan pegunungan. Kehadirannya juga bisa menjadi solusi dan untuk menopang (back-up) jaringan kabel serat optik dan seluler jika ada gangguan, seperti sekarang terjadi di Papua.        

PT Telkom Indonesia Tbk dengan dukungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) saat ini diketahui tengah memperbaiki jaringan serat optik Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Sulawesi Maluku Papua Cable System (SMPCS) ruas Biak-Jayapura, Papua, yang putus sejak akhir 30 April lalu.

Akibat putusnya kabel tersebut, layanan telekomunikasi (telko) di sejumlah kabupaten dan kota di Papua saat ini terganggu dan tidak maksimal, hilang hampir sepertiganya, atau 154 Gpbs dari total kapasitas 464 Gbps. Sementara itu, layanan telko melalui satelit juga kurang dipersiapkan untuk melayani wilayah Papua dan sekitarnya. 

Dengan kondisi geografis yang terdiri atas kepulauan dan pegunungan seperti di Papua, Anggota Komisi I Fraksi Golkar DPR Bobby Adhityo Rizaldi pun melihat, peran satelit untuk layanan telko melalui frekuensi 3,5 GHz di Indonesia masih sangat strategis dan dibutuhkan. Pemerintah pun sudah waktunya lebih memperhatikan keberadaan layanan satelit Indonesia.

"Tujuannya, selain untuk menjangkau dan memberikan layanan telko kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, satelit telko yang andal diperlukan sebagai dukungan pada saat terjadi gangguan seperti di Papua. Kita tidak bisa bergantung sepenuhnya kepada kabel optik," ungkap Bobby, dalam pernyataannya, Minggu (13/6).

Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menambahkan, selama ini, layanan satelit masih dijadikan tulang punggung jaringan telko, khususnya di daerah yang memiliki kondisi geografis yang menantang, seperti pegunungan dan kepulauan. Selain itu, layanan satelit bisa dijadikan back-up ketika terjadi gangguan kabel serat optik, seperti terjadi pada SMPCS di Papua.

"Satelit telekomunikasi sampai kapan pun tak akan pernah tergantikan oleh jaringan serat optik. Satelit dijadikan jaringan utama untuk melayani masyarakat yang berada di daerah yang sulit dijangkau jaringan serat optik dan microwave," kata Heru.

Optimalkan 3,5 GHz

Saat ini, lanjut Heru, ada anggapan dari sebagian orang bahwa layanan satelit telko melalui frekuensi 3,5 GHz sudah tidak dibutuhkan lagi, sehingga frekuensinya dapat digunakan untuk layanan seluler terbaru, yakni 5G.

Menurut dia, pendapat tersebut tidak tepat. Fungsi dan pemanfaatan satelit di Indonesia tetap harus dilihat secara cermat. Apalagi, layanan satelit telko masih terbukti memberikan kontribusi besar bagi masyarakat dan negara Indonesia.

Walaupun diakuinya, frekuensi 3,5 GHz sampai 4,2 GHz juga bisa dipergunakan untuk layanan 5G. "Namun, jika pemerintah ingin menggelar layanan 5G di Indonesia, sebetulnya lebih tepat menggunakan frekuensi 2,6 GHz," sarannya.

Saat ini, frekuensi 2,6 GHz hanya dipergunakan untuk industri TV berbayar yang tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat maupun negara. Terlebih, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari industri TV satelit berbayar saat ini juga tidak optimal.

Pemerintah pun sebenarnya telah memiliki dasar hukum untuk mencabut izin penggunaan frekuensi 2,6 GHz. Hal itu diatur pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 71 mengenai perubahan UU Nomor 36 Tahun 1999.

Intinya, jika penggunaan spektrum frekuensi radio tidak optimal, atau terdapat kepentingan umum lebih besar, pemerintah dapat mencabut izin penggunaan spektrum tersebut. Detailnya pun telah diatur dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri turunan UU Cipta Kerja di sektor telekomunikasi.

"Dari sisi teknologi dan ekosistem 5G di 2,6 GHz juga sudah sangat mature, sehingga frekuensi yang paling mungkin segera dilelang pemerintah untuk dapat dimanfaatkan layanan 5G adalah di 2,6 GHz yang memiliki lebar pita 190 MHz," terang Heru.

Perbaikan SMPCS

Sementara itu, perbaikan serat optik SKKL SMPCS ruas Biak-Jayapura saat ini tengah dikebut oleh Telkom. Bobby pun mengapresiasi langkah cepat Kemkominfo bersama Telkom untuk memulihkan jaringan telko di Papua tersebut.

Telkom pun sudah menyiapkan back-up link berkapasitas 4,7 Gbps. Dari jumlah tersebut, 2.662 Mbps ditunjang dari pemanfaatan link satelit, 500 Mbps didapat dari radio long haul, Palapa Ring Timur sebesar 500 Mbps, serta dari radio long haul Sarmi-Biak sebesar 1,6 Mbps.

"Kami berharap, Telkom bisa segera menyelesaikan dan memulihkan jaringan kabel laut di Papua dan Kemkominfo bisa memberikan kebijakan-kebijakan untuk bisa memastikan jaringan internet dan telekomunikasi beroperasi walaupun belum optimal," pungkas Bobby.

Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN